◊ Cari documents

◊ Berita tahun lalu

Militer Indonesia Ingin Menguasai Lagi Acheh

Author: SIRA
Category: Acheh Tsunami
Date: 01/15/05

Comentary

eputusan pemerintah Indonesia (Perintah Presiden Bambang Yudhoyono) tentang pembatasan waktu sampai 26 Maret 2005, telah mengkhawatirkan bagi relawan Internasional yang sedang menjalankan misi kemanusiaan di Acheh. Pembatasan ini akan berakibat buruk terhadap penanganan korban bencana gempa dan gelombang tsunami, yang sampai sekarang masih banyak mayat-mayat yang belum selesai diangkut dan diangkat dari reruntuhan bangunan dan tempat-tempat yang belum disentuh seperti di Pulau Breuh Acheh Besar. Keberadaan relawan Internasional sangat diperlukan untuk membantu korban bencana tsunami serta membantu proses rekonstruksi di Acheh, karena pemerintah Indonesia sendiri telah gagal untuk menangani semua hal tersebut di atas. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak berhak untuk membuat batasan-batasan waktu terhadap relawan Internasional di Acheh.

Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) sangat prihatin dengan perintah Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak memiliki hati nurani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Acheh. Pemerintah SBY selalu mengedepankan pendekatan refresif dan perang, ini bisa kita lihat dengan memberi batasan waktu untuk mengusir relawan internasional dan hanya dua tempat yang dibolehkan keberadaan relawan asing, sedangkan di tempat-tempat lain tidak boleh didatangi relawan Internasional. Kebijakan ini adalah untuk menutupi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan kebrutalan militer Indonesia terhadap masyarakat sipil di daerah-daerah selain Banda Acheh dan Melaboh.

Kami melihat kebijakan pembatasan tentara asing di Acheh lebih dipicu oleh keinginan pemerintah Indonesia untuk mendominasi rekontruksi Acheh, padahal seperti terlihat selama ini, pemerintah tidak mampu menanggulangi bencana di Acheh jika tanpa bantuan Internasional. Pemerintah Indonesia melihat keberadaan tentara asing di Acheh akan menghalangi niat pemerintah khususnya TNI/Polri untuk menguasai Acheh. Selain itu juga, agar proses rekontruksi Acheh bisa berjalan seperti harapan mereka, sehingga tidak terjamin akuntabilitas. Bakal banyak terjadi penyimpangan anggaran dalam proses rekontruksi Acheh jika tidak dikontrol oleh Internasional.

SIRA juga menyambut baik terhadap himbauan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), agar pemerintah Indonesia tidak membatasi keberadaan bantuan dan militer asing di Acheh (detik, 14/01). Keberadaan tentara asing mutlak diperlukan sampai ada proses penyelesaian politik Acheh secara konfrehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Acheh Merdeka (GAM). Serta proses rekonstruksi Acheh berjalan sebagaiman harapan masyarakat Acheh dan Internasional.

SIRA juga meminta kepada PBB dan Negara-negara yang selama ini sedang membantu Acheh untuk tetap berada di Acheh, karena kebaradaan PBB di Acheh adalah harapan dan keinginan rakyat Acheh, rakyat Acheh sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Indonesia.

DARI PENJARA KETUA SIRA DESAK RI dan GAM BERUNDING LAGI

ejak dalam penjara ketua Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) telah beberapa kali mendorong proses perdamaian, dari dalam penjara sebagaimana waktu di luar Muhammad Nazar selalu konsisten dengan solusi damai. Dianya tidak percaya perang dan kekerasan mampu menyelesaikan masalah. Anehnya, perjuang pro demokrasi  dan perdamaian seperti dia ditangkap dan ditahan hanya karena memperjuagkan penegakan HAM, perdamaian dan keadilan abadi bagi rakyat Acheh.

Meski masih dalam penjara, Ketua SIRA tetap aktif dalam perjuangan menegakkan kebebasan, keadilan, HAM dan perdamaian untuk Acheh. Nazar menyerukan, mendorong dan mendesak para pihak yang bertikai segera memajukan kembali proses perdamaian dan menjadikan bencana tsunami itu sebagai hikmah. Ia juga menyerukan semua pihak untuk melakukan apa saja untuk mendorong perundingan damai antara pemerintah RI dan GAM yang difasilitasi dan dimediasi masyarakat Internasional.
 
Muhammad Nazar meminta RI untuk menggunakan logika damai dan nurani kemanusiaan yang selama ini telah dimatikan oleh logika perang dan jiwa kekerasan. Segala bentuk penindasan dan perang harus dihentikan terhadap Acheh. Demikian pula pihak GAM mesti mengambil hikmah juga di balik bencana itu. Ia meminta kedua pihak agar segera memasuki kembali ke meja perundingan damai dan tidak perlu malu-malu melibatkan mediasi masyarakat Internasional demi tujuan yang mulia. Menurut Nazar konflik politik harus diselesaiakan dengan jalan politik damai, adil dan demokratis, bukan diselesaikan dengan jalan perang yang tidak memenangkan siapa-siapa, kecuali hanya mengalahkan  kebebasan, keadilan, kemanusiaan dan perdamaian saja, kata Ketua SIRA dalam surat terbukanya yang dikirim kepada Prisiden RI, Perdana Mentri Pemerintah Negara Acheh di Pengasingan dan Sekretaris Jendral Persatuan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan di New York, USA.
 
Selanjutnya Nazar menghimbau agar proses perdamaian dan penyelesaian konflik Acheh secara bermartabat harus segera dilakukan untuk menjamin berjalannya aksi-aksi kemanusiaan emergency, rehabilitasi dan recovery paska bencana. Langkah ini dinilai olehnya dapat mengurangi nestapa dan penderitaan rakyat Acheh yang semakin tak terperihkan setelah diterjang badai tsunami. Proses perdamaian sangat membantu meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam aksi-aksi kemanusiaan emergency, rehabilitasi dan recovery.
 
Ketua Presidium SIRA sangat yakin rencana rehabilitasi dan recovery tidak akan berjalan dengan baik dalam situasi perang, selagi masih adanya kebijakan politik perang seperti darurat sipil, terlalu sukar membangun Acheh sambil berperang dan ini telah terbukti selama puluhan tahun di Acheh dan Negara Negara lainnya yang dilanda perang. “Bagaimana mungkin orang-orang ditangan kanan mereka bias memegang palu untuk mengetok paku pada dinding bangunan, sementara pada saat yang sama tangan kiri mereka mesti memegang serta mengontrol senjata yang selalu harus siaga menembak musuh”.
 
Dalam kaitan dengan proses perdamaian, Nazar meminta PBB dan masyarakat Internasional untuk memberikan perhatian yang lebih serius sebagaimana perhatian terhadap bencana gempa dan tsunami. Menurut dia rakyat Acheh bukan saja memerlukan uluran tangan Internasional untuk penanganan bencana tersebut, tetapi juga uluran tangan kemanusiaan Internasional untuk kedamaian permanen di Acheh.

Catatan:

SIRA (Sentral Informasi Referendum Acheh) adalah sebuah lembaga perjuangan rakyat yang dibentuk oleh 104 organisasi Mahasiswa, pumuda, santri dan siswa pada tanggal 4 Februari 1999 melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Acheh Serantau (KOMPAS). Pada 8 November 1999 SIRA berhasil mengumpulkan 2 juta rakyat Acheh dihalaman Mesjid Raya Baiturrahman Banda Acheh untuk melakukan aksi damai dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan  demokratis.

Sentral Informasi Referendum Acheh SIRA); Jln. T. Panglima Polem No. 13 A Komplek Bp 4 Lama Kp. Laksana, Banda Acheh Telp/Fax: +62-651-24043, Hp. 08158760497, E-mail : sira_jaringan2000@yahoo.com, sirareferendum@hotmail.com. Nasruddin Abubakar, Dewan presidium.